22 Pasal dalam RUU Penyelenggara Pemilu Ditengarai Inkonstitusional

DetikSport Jakarta – Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif Veri Junaidi mengungkapkan, sebanyak 22 Pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu ditengarai melanggar konstitusi atau inkonstitusional. Veri mengatakan hal tersebut berdasarkan hasil penelitian secara kuantitatif yang dilakukan oleh KODE Inisiatif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dari tahun 2003 sampai 2016. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menyerahkan draf RUU Penyelenggara Pemilu ke DPR pada 21 Oktober yang lalu. RUU ini merupakan penggabungan 4 UU, yakni UU Pemerintah Daerah, UU Pemilihan Umum, UU Pemilihan Presiden, dan UU Penyelenggara Pemilu. RUU ini terdiri dari enam buku dengan 543 Pasal. DPR telah membentuk Pansus untuk membahas RUU Penyelenggaraan Pemilu. “KODE Inisiatif telah melakukan penelitian secara kuantitatif atas Putusan MK khususnya terkait tiga Undang-Undang, yaitu UU Pileg, UU Pilpres dan UU Penyelenggara Pemilu dan menemukan adanya 22 pasal krusial dari RUU Penyelenggaraan Pemilu yang melanggar konstitusi,” ujar Veri dalam konferensi pers, di Kedai Kopi, Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (3/11). Veri mengatakan bahwa ada 111 Putusan MK tentang Kepemiluan dalam rentang waktu 2003 sampai 2016. Dari 111 Putusan MK tersebut, kata dia, 24 di antaranya mengabulkan permohonan. Menurutnya, permohonan yang dikabulkan ini berdampak pada penafsiran konstitusional terhadap ketentuan kepemiluan yang seharusnya diikuti oleh pembuat UU. “Mestinya RUU Penyelenggaraan Pemilu ini mengacu pada apa yang sudah diputuskan oleh MK, mengingat putusan MK harus dimaknai sebagai perintah konstitusi,” katanya. Jika keberadaan 22 Pasal RUU ini dibiarkan, lanjutnya, maka akan berakibat pada pelanggaran terhadap konstitusi atau inskonstitusional. Namun, kalau dipaksakan, menurutnya, justru potensial dibatalkan oleh MK. “Kondisi tentu tidak akan menguntungkan terhadap penataan grand desain kepemiluan,” ungkap dia. Veri melanjutkan, 22 Pasal RUU Penyelenggaraan Pemilu yang inkonstitusional tersebut dapat dikelempokkan dalam 9 isu besar yakni terkait penyelenggara, syarat calon, sistem pemilu, keterwakilan perempuan, syarat parpol dalam pengajuan calon presiden dan wakil presiden, larang kampanye pada masa tenang, ketentuan sanksi kampanye, waktu pemilu susulan atau lanjutan dan putusan DKPP terkait penyelenggara pemilu. “Harapan kita sekarang ada di Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu agar segera melakukan koreksi terhadap ketentuan pasal yang bertentangan dengan Putusan MK terdahulu dan pasal yang berpotensi melanggar UUD 1945,” katanya. Yustinus Paat/WM BeritaSatu.com

Sumber: BeritaSatu

Pos Terkait