APBI: Pelaku Usaha Terlalu Lama Menanti Kepastian PPN

DetikSport Jakarta – ‎Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menyebut tunggakan royalti dan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) bukan hal yang baru. Pemerintah sudah lama menjanjikan kepastian bagi pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi Pertama terkait hal tersebut. Direktur Eksekutif APBI, Supriatna Suhala, mengatakan, tunggakan royalti dilakukan pemegang PKP2B Generasi pertama karena belum ada kepastian mengenai restitusi PPN. Dia menegaskan, pelaku usaha pasti memenuhi kewajiban apabila ada kepastian dari pemerintah. “Mereka enggak bayar royalti karena pemerintah enggak bayar restitusi. Jadi restitusi PPN itu yang mengutang pemerintah ke kontraktor dan kontraktor mengutang royalti ke pemerintah,” kata Supriatna di Jakarta, Senin (26/9). Supriatna menuturkan, besaran restitusi dan tunggakan royalti hampir sama. Namun, dirinya enggan menyebut besarannya. Secara ekonomi, lanjutnya, tidak ada masalah dengan restitusi dan tunggakan. Pasalnya, apabila pemerintah dan pelaku usaha sama-sama membayar maka jumlahnya hampir mendekati nol Rupiah. “Ibaratnya itu perjumpaan utang. Pemerintah dan PKP2B kan sama-sama punya kewajiban yang mesti dipenuhi,” ujarnya. Sengkarut royalti dan restitusi PPN ini seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 144 Tahun 2000. Beleid itu menyatakan batu bara termasuk dalam kategori bukan barang kena pajak (non BKP). Padahal, dalam kontrak disebutkan batu bara termasuk BKP. Rangga Prakoso/FER BeritaSatu.com

Sumber: BeritaSatu

Pos Terkait