Dana Talangan Lapindo Rp 54,3 M Siap Dicairkan

DetikSport Jakarta – Pemerintah dan DPR menyetujui pencairan kekurangaan dana talangan korban lumpur Lapindo 2015 senilai Rp 54,3 miliar. Berdasarkan audit BPKP, meski tahun lalu pemerintah telah mencairkan Rp 781,6 miliar, masih ada kurang bayar bangunan atau lahan korban terdampak lumpur Lapindo sebesar Rp 54,3 miliar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, secara ansich anggaran Rp 54,3 miliar yang sudah tercantum dalam APBN-P 2015 tersebut tidak bermasalah. Namun, dalam eksekusinya, badan penanggulangan lumpur Sidoarjo (BPLS) belum bisa mencairkan sampai tuntas lantaran masih ada warga yang terlambat mengumpulkan sertifikat dan berkas sebagai prasyarat pencairan. “Setelah divalidasi pembayarannya muncul permasalahan berkas. Ada masyarakat yang terlambat mengusulkan berkas dari batas waktu, nilainya Rp 4,5 miliar. Kredit Kepemilikan Apartemen (KPA) BPLS baru akan membayar jika berkas sudah lengkap, karena itu menjadi collateral dimana pemerintah berhak mengambilalih berkas tanah jika PT Lapindo Minarak Brantas default (gagal mengganti) dana talangan pemerintah,” kata Sri. Ketua Komisi XI Melchius Markus Mekeng memberi catatan, selain kurang bayar Rp 54,3 miliar tersebut, masih ada korban terdampak lumpur Lapindo dari kalangan pengusaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) yang belum diganti rugi oleh PT Lapindo Minarak Brantas. Ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah sebagaimana amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Menyetujui pencairan dana talangan lumpur Sidoarjo Rp 54,3 miliar. Tapi, dengan catatan agar pelunasan kerugian kepada para UKM korban terdampak lumpur lapindo juga menjadi perhatian, mungkin itu bisa masuk di APBN-P 2017 mengingat sampai kapanpun PT Lapindo Minarak Brantas nggak akan bayar,” kata dia. Menanggapi ini, Menkeu kembali menegaskan sesuai amanat putusan MK, negara dengan kekuasaan yang ada padanya harus menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian kepada masyarakat dalam peta area terdampak termasuk juga pelaku UKM. Menurut catatanya, ada 30 berkas pengajuan tuntutan kerugian dari pelaku UKM terdampak dengan nilai Rp 701,6 miliar. “Sampai saat ini R-APBN 2017 tidak mencantumkan dana talangan Rp 701,6 miliar tersebut, tapi tentu dari sisi perbendaharaan negara kami siap melakukan yang terbaik dan tetap harus melalui proses hukum dan politik sebagaimana mestinya,” kata dia. Ditambahkan, berdasarkan pertemuannya dengan pihak PT Lapindo Minarak Brantas pada 30 September 2016, pihak perusahaan menolak masuk mengurusi kerugian tersebut dan meminta pemerintah memberikan dana talangan. “Nah dari sisi pengusaha, mereka dalam hal ini tetap PT Lapindo Minarak Brantas yang bertanggung jawab dan selama ini mereka belum mendapatkan. Kami dalam hal ini ada dua pedoman, Presiden dalam kesempatan rapat kabinet terbatas sepakat harusnya ini diselesiakan dalam skema B to B. Pedoman lain di kesempatan kami rapat dengan pihak PT Lapindo Minarak Brantas juga tidak mau masuk (mengganti),” kata dia. Pencairan PMN Selain dana talangan lumpur Lapindo, Komisi IX DPR RI dan pemerintah juga menyepakati pencairan pembiayaan kepada 4 BUMN dibawah Kementerian Keuangan, 5 BLU dan 2 pembiayaan lainnya senilai Rp 45,5 triliun. Rinciannya, PMN kepada PT Sarana Multi Infrastruktur Rp 2 triliun, PMN kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Rp 1 triliun, PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial Rp 1 triliun, dan PMN kepada PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Rp 3,2 triliun. Selain itu, BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Rp 9,7 triliun, BLU Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Rp 500 miliar, BLU Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Rp 500 miliar, BLU lembaga manajemen aset negara Rp 20 triliun, BLU lembaga pengelola dana pendidikan Rp 2,5 triliun. Serta, pembiayaan BPJS Kesehatan Rp 3,6 triliun dan pembiayaan pusat investasi pemerintah Rp 1,6 triliun. “Dengan catatan pencairan melalui persetujuan Komisi XI setelah kami menyelesaikan RPP untuk masing-masing penerima PMN,” kata Dirjen Kekayaaan Negara Kemenkeu Sonny Loho Yosi Winosa/NAS Investor Daily

Sumber: BeritaSatu

Pos Terkait