DPR dan Pemerintah Tak Ancam Kemandirian KPU

DetikSport Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang Pengujian Materiil Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Dalam sidang yang digelar Rabu (8/11), mengagendakan mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 92/PUU-XlV/2016 ini diajukan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik lndonesia yang merasa dirugikan dengan ketentuan tersebut. Dalam norma yang diujikan adalah Pasal 9 huruf a UU 10/2016 berbunyi “Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi: a. menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat” . Dalam surat keterangan pemerintah yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasona Laoly dan dibacakan Widodo Sigit S, menjabarkan, pemikiran yang mendalilkan bahwa berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah, sama sekali tidak mengancam kemandirian KPU. “Para pemohon (KPU), dalam mengajukan uji materi tidak memiliki kedudukan hukum yang tepat. DPR dan pemerintah pun sama sekali tidak mengancam kemandirian KPU,” kata Widodo Sigit, dalam sidang MK, Rabu (9/11) di Jakarta. Dijelaskan, alasan KPU yang mengajukan uji materi UU Pilkada pasal 9 huruf a, menyebabkan berbagai kerugian. Salah satunya adalah, pasal tersebut menyebabkan berlarut-larutnya kinerja KPU. “Berlarut-larut bukanlah kerugian yang spesifik dan tidak disebabkan oleh pasal a quo yang diuji. Tetapi, ditentukan oleh integritas anggota KPU dan pemerintah,” ucapnya. Menurut pemerintah sendiri, dalam pembahasan pembentukan UU a quo, pemohon juga ikut turut andil di dalamnya. Utamanya di setiap tahapan pembahasan. Sehingga apabila ada hal yang dinilai tidak sesuai seyogyanya disampaikan pada saat pembahasan tersebut. “Mengingat UU a quo telah disepakati oleh pihak terkait dan secara sah dundangkan maka hal ini mengandung makna bahwa KPU juga telah sepakat atas terbitnya UU ini serta materi yang ada di dalamnya. Dengan demikian berdasarkan etika penyelenggaran pemerintah, sangat tidak etis apabila para pemohon mengajukan permohonan pengujian uu a quo ,” ujar Widodo. Pemerintah mengingatkan, kemandirian KPU tentunya terbatas pada kemandirian penyelenggaraan pemilu, tidak mencakup kemandirian dalam membuat peraturan. “Kemandirian KPU dalam penyelenggaraannya ditentukan oleh kapasitas anggotanya sendiri, tidak ditentukan oleh faktor eksternal,” katanya. Dipertanyakan Dalam sidang uji materi, hakim MK Patrialis Akbar pun mempertanyakan maksud keterangan pemerintah yang mengganggap bahwa dalam pembahasan UU Pilkada, sesungguhnya KPU pun dilibatkan dan disepakati. Sehingga, merasa tidak etis jika oleh KPU juga selaku pihak pemohon yang justru mengajukan judicial review . “Tadi dijelaskan, KPU juga ikut merumuskan. Pertanyaannya, kalau ikut membahas itu dalam posisi apa pada waktu itu? apa dilibatkan sebagai tim atau bagaimana,” ucap Patrialis Akbar. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dari pihak pemerintah pun berjanji akan membuat jawaban tertulis yang nantinya akan dibacakan dalam sidang selanjutnya. Untuk menyanggah alasan pemerintah, Ketua KPU, Juri Ardiantoro dalam persidangan mengakui, masih harus mempelajari keterangan dari pemerintah dan akan memanggil sedikitnya tiga saksi ahli dalam persidangan. “Akan kita pelajari keterangan dari pemerintah, untuk kemudian disampaikan dalam keterangan tertulis. Untuk selanjutnya, kami juga akan mengajukan tiga ahli,” kata Juri. Sebelumnya, MK telah menggelar sidang lanjutan uji materiil Pasal 9 huruf a UU Pilkada di ruang sidang MK dengan agenda perbaikan permohonan. Pada kesempatan tersebut, KPU menjelaskan tiga poin perbaikan dalam permohonan yang mempersoalkan kewajiban KPU untuk berkonsultasi dengan DPR dalam penyusunan Peraturan KPU. Pertama , KPU menegaskan permohonan diajukan oleh seluruh komisioner KPU. Kedua, KPU pun menambahkan beberapa argumen untuk memperkuat permohonannya. Menurut KPU sendiri, penyusunan Peraturan KPU yang mesti berkonsultasi ke DPR dan sifatnya mengikat adalah tidak tepat. Membandingkan dengan kementerian dan lembaga lain, tidak ada mekanisme demikian dalam penyusunan peraturan. Terakhir, pada bagian petitum, pemohon memecah petitum 2 yang menyatakan frasa “setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat”, bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam permohonannya, KPU tetap mempermasalahkan kewajiban konsultasi pada DPR dan pemerintah dalam penyusunan peraturan KPU yang termaktub dalam Pasal 9 huruf a UU Pilkada. Menurut KPU, pasal tersebut mengancam kemandirian KPU. Menurut Pemohon. seharusnya lembaga penyelenggara pemilu tidak boleh tunduk pada arahan dari pihak lain. baik itu pihak berwenang maupun partai politik. Yeremia Sukoyo/WM Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu

Pos Terkait