Hanura Sentil PKS karena Singgung SARA Saat Paripurna

DetikSport Jakarta- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Dadang Rusdiana meminta kepada anggota DPR tidak membicarakan hal sensitif saat melakukan rapat paripurna DPR terutama mengenai suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) seperti yang disampaikan anggota Fraksi PKS Almuzammil Yusuf. ‎”Jangan bicara yang sensitif seperti larang-larang orang memilih pemimpin karena perbedaan agama, itu SARA yang sensitif,” kata Dadang di Jakarta, Kamis (20/10). Ia menjelaskan, jika berbicara mengenai SARA bisa panjang, sekaligus membahayakan situasi keamanan negeri ini. Padahal, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah disepakati para pendiri bangsa dari berbagai agama dan suku. “Pancasila adalah kesepakatan, jadi kita harus bicara dalam perspektif Pancasila ketika berbicara di wilayah publik, maka agama yang kita bicarakan adalah sebagai moralitas dan akhlak,” ujar Sekretaris Fraksi Hanura di DPR ini. Dadang mengatakan, seharusnya mencari nilai-nilai agama yang bisa diterima semua pihak seperti kejujuran, kesederhanaan, kerja keras dan toleransi antar umat beragama. “Calon presiden, gubernur, bupati itu ada di UU syarat-syaratnya. Tidak boleh ditambah-tambah dengan hal yang berbau SARA, berbahaya,” kata anggota Komisi X DPR ini. Sementara juru bicara Tim Sukses Ahok-Djarot, Miryam S Haryani menilai wajar apa yang disampaikan oleh anggota DPR Fraksi PKS Almuzammil Yusuf mengenai toleransi. Namun Miryam mengaku Fraksi Hanura tidak akan meniru hal tersebut. “Pernyataan yang dibacakan PKS di paripurna sesuatu yang wajar, karena semua berharap toleransi selalu jadi pegangan kita dalam berbagai kondisi tidak hanya pilkada,” kata anggota Komisi V DPR Fraksi Hanura ini. Ia mengatakan tensi politik yang meninggi merupakan sesuatu yang perlu disikapi dengan bijaksana oleh setiap pihak. Sesuatu terjadi merupakan reaksi atas aksi yang muncul sebelumnya, sehingga setiap orang harus bisa saling menahan diri. “Bagi kami Partai Hanura tidak akan meniru hal yang sama di paripurna, karena yang jauh lebih penting adalah substansi dan pelaksanaan dari toleransi itu,” jelas dia. Sebelumnya, anggota Fraksi PKS Almuzammil Yusuf membuat situasi ruangan rapat paripurna bergemuruh karena membacakan surat terkait pernyataan Gubernur DKI soal Al-Maidah ayat 51‎ pada Rabu (19/10). “Saya hanya ingin menyampaikan satu hal yang menjadi hak saya sebagai dewan. Saya ingin menyampaikan soal suara seseorang tentang makna toleransi,” kata Muzammil. Hotman Siregar/WBP Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu

Pos Terkait