Kelanjutan Proyek Reklamasi dengan Catatan

DetikSport Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menekankan, kelanjutan proyek 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta bisa dilakukan dengan sejumlah catatan perbaikan. Hal yang utama, menyangkut upaya meniadakan dampak lingkungan, dampak terhadap nelayan tradisional, dampak terhadap objek vital, dan mengintegrasikan dengan konsep National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) berkaitan dengan penyelesaian masalah banjir dan bencana Jakarta. Khusus Pulau G, yang sempat diputuskan untuk dibatalkan oleh Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli pada akhir Juni lalu, untuk dapat dilanjutkan kembali proyeknya, pengembang wajib meredesain pulau reklamasi. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Kementerian LHK, Laksmi Wijayanti mengungkapkan, keputusan kelanjutan proyek reklamasi, khususnya terhadap Pulau G, tetap mengacu pada SK Menteri LHK No 355/2016 yang berisi sanksi pemberhentian sementara. “Jadi Pulau G ketika dikatakan go atau no go (dilanjutkan atau tidak) konteksnya ada sanksi administrasi Menteri LHK yang mensyaratkan kegiatan berisi soal material urug, membuat dokumen lingkungan baru di mana ada keresahan masyarakat, indikasi pencemaran dan kerusakan, serta pelanggaran izin lingkungan,” katanya di Jakarta, Rabu (14/9). Menurutnya, Kementerian LHK menekankan pengembang harus memenuhi syarat, baru sanksi administrasi dicabut. Tidak jauh berbeda dengan persoalan sebelumnya, keresahan masyarakat dan masalah nelayan harus dinomorsatukan. “Hal itu yang ditegaskan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, bahwa pihak yang harus menjamin dan mengatasi keresahan itu adalah Pemprov DKI Jakarta,” ungkapnya. Terkait infrastruktur vital di laut, perlu proses untuk mencari solusi bersama antara pihak pengembang, PLN, dan pengelola kabel gas. Selain itu, Laksmi menyatakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) pun harus diperbaiki. Sebab, selama ini AMDAL reklamasi tidak ada kajian lingkungannya. “Kami mendorong diselesaikan bersamaan dengan rancangan peraturan daerah (Raperda), rencana tata ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) dan tata ruang laut,” paparnya. Persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah bagaimana perencanaan diintegrasikan dengan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), utamanya penyelesaian masalah banjir dan bencana Jakarta. Sebab, hal itu menjadi pesan Presiden kepada Bappenas, bahwa NCICD pada akhir Oktober harus selesai. “Pengembang masih punya kewajiban menyesuaikan rencana reklamasinya dengan NCICD,” ujarnya. Untuk itu, Laksmi menekankan, pengembang berkewajiban mendesain ulang (redesain) dengan melihat kerangka NCICD. Redesain itu mencakup redesain infrastruktur strategis, dan redesain teknis terkait gangguan infrastruktur vital. “Dalam NCICD kerangkanya semakin jelas mulai perencanaan dari hulu ke hilir. Tidak hanya bicara tanggul laut tapi juga normalisasi sungai, penyelamatan wilayah hulu dan penyelamatan semuanya,” jelasnya. Ubah Dokumen Lingkungan Senada dengan itu, Menteri LHK Siti Nurbaya juga menegaskan, pengembang pulau reklamasi memenuhi syarat yang diperintahkan antara laun mengubah dokumen lingkungan dan perencanaannya sesuai kajian lingkungan hidup strategis. Sejauh ini, pihaknya sudah menuangkan melalui SK 354, 355, dan 356 tahun 2016, tentang pengenaan sanksi administratif pada pengembang, yang dasarnya mengacu pada UU 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). “Pada saat ini, baik reklamasi Pulau C, pulau D maupun pulau G sedang dalam proses sanksi administratif, yaitu paksaan pemerintah,” katanya di Jakarta, Rabu (14/9). Dalam pesan singkatnya itu, terkait reklamasi Pulau G ada beberapa hal yang wajib dipenuhi, seperti soal mengatasi gangguan alur pelayaran, gangguan objek vital PLTG dan PLTGU, soal tanah urugan, serta soal kepentingan nelayan. “Beberapa item kewajiban oleh pengembang sudah ditaati, tapi ada beberapa item yang belum dilengkapi, sehingga sanksi belum bisa dicabut sekarang,” ucapnya. Oleh karenanya, Siti menekankan, harus dilakukan perubahan dokumen lingkungan oleh pengembang. Sementara itu, tambahnya, hal yang bisa membuat sanksi tersebut dicabut atau dengan kata lain reklamasi bisa dilanjutkan atau dihentikan yaitu terkait dengan desain teknis pipa-pipa air pendingin kondensasi PLTG dan PLTGU, mitigasi sedimentasi wilayah Muara Karang, dan penggunaan alur oleh nelayan. Perencanaan juga harus menyelaraskan dengan kajian lingkungan hidup strategis DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, serta regional Pantai Utara Jawa dan konsep NCICD. “Semua itu harus masuk dalam dokumen perubahan lingkungan yang harus dibuat oleh pengembang. Saya kira Jabar dan Banten harus diperhitungkan kepentingannya juga secara kewilayahan. Jadi hal-hal tersebut harus diperhatikan,” paparnya. Secara terpisah, Kepala Pusat Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dirhamsyah mengungkapkan, reklamasi suatu hal yang biasa dilakukan oleh negara-negara di dunia yang kekurangan lahan daratan seperti Singapura, Jepang, dan Uni Emirat Arab. Oleh karenanya, reklamasi bukan sesuatu yang diharamkan. “Dalam kajian Teluk Jakarta selama 50 tahun itu, menunjukkan keanekaragaman hayati (biodiversity) terdegradasi oleh banyak tekanan karena muara 13 sungai dari Jakarta, Bekasi dan Tangerang. Sampah pun bermuara di sana,” katanya. Dia mengingatkan, aspek lingkungan kerap kali kalah oleh kepentingan ekonomi. “Keputusan diambil instan dan cepat, padahal butuh proses karena ada kajian komprehensif di dalamnya,” jelasnya. Terkait kelanjutan proyek reklamasi, Lektor Kepala Bidang Oseanografi Institut Pertanian Bogor (IPB) Alan Koropitan berpandangan, karena ini kebijakan publik, hasil kajian komite gabungan reklamasi juga harus dibuka ke publik. Dengan demikian, publik bisa tahu alasan ilmiah yang digunakan terkait kebijakan tersebut. Ari Supriyanti Rikin/ALD Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu

Pos Terkait