Kemenperin-Sucofindo Bantu IKM Raih Sertifikat SNI

DetikSport Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan PT Sucofindo memfasilitasi sejumlah pelaku industri kecil menengah (IKM) dari berbagai daerah di Indonesia untuk mendapatkan bimbingan teknis mengenai penerbitan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk yang dihasilkan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan daya saing IKM nasional di tengah membanjirnya produk impor di dalam negeri. “Direktorat Jenderal IKM Kemenperin bekerja sama dengan Sucofindo untuk memberikan bantuan pelatihan bagi IKM dan sertifikasi gratis kepada 20 IKM,” kata Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih pada acara Sertifikasi dan Pelatihan Standarisasi Produk IKM Guna Meningkatkan Daya Saing Produk Indonesia di Jakarta, Kamis (29/9). Gati menjelaskan, bantuan yang diberikan berupa sertifikat SNI untuk industri produsen pakaian bayi dan mainan anak-anak, serta sertifikat sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) bagi IKM. “Para peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai sistem manajemen mutu serta regulasi teknis terkait SNI yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas IKM dalam membuat produk sesuai SNI wajib dan tentunya disukai konsumen,” tutur dia. Direktur Utama Sucofindo Bachder Djohan Buddin mengatakan, biaya sertifikasi yang ditanggung oleh Sucofindo ini merupakan wujud nyata perusahaan untuk memberikan bantuan kepada IKM di Indonesia agar lebih siap dalam menghadapi persaingan bisnis di dalam maupun luar negeri. “Tujuan kegiatan ini juga untuk mendukung kebijakan pemerintah mengenai kemudahan berusaha bagi IKM dan dalam penerapan SNI wajib bagi produk IKM. Untuk itu, Sucofindo terus berkomitmen memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi kerakyatan,” ujar Bachder. Sementara itu, lanjut Gati, Ditjen IKM Kemenperin juga telah melaksanakan berbagai upaya strategis untuk terus meningkatkan daya saing produk IKM nasional, terutama dalam menghadapi implementasi pasar bebas seperti Masyarakat Ekonomi Asean. “Upaya tersebut antara lain fasilitasi penerapan standar produk, penyusunan rancangan SNI untuk komoditas IKM, bimbingan dan sertifikasi SNI bagi IKM, bimbingan dan sertifikasi hazard analysis critical control point (HACCP) bagi IKM pangan, sertifikasi halal bagi IKM pangan, bimbingan, dan sertifikasi SVLK bagi IKM furnitur dan barang kayu,” papar dia. Gati memastikan, IKM telah membuktikan mampu bertahan di tengah krisis ekonomi, menyerap banyak tenaga kerja, penunjang dan pemerataan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang mandiri, serta memiliki kedudukan yang strategis untuk mendukung perekonomian nasional. “Hingga 2014, jumlah unit usaha IKM mencapai 3,5 juta unit dan menyerap tenaga kerja sebanyak 9 juta orang,” ujar dia. Nilai tambah yang diciptakan mencapai Rp 222 triliun serta kontribusi terhadap PDB industri mencapai 34,56% pada 2014. Hasil ini menunjukkan IKM memiliki peran yang cukup penting bagi industri nasional. Harso Kurniawan/HK Investor Daily

Sumber: BeritaSatu

Pos Terkait