KLHK: Pabrik Semen Indonesia Tetap Bisa Terlaksana

DetikSport Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut, proses izin lingkungan atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dapat diajukan kembali oleh perusahaan bila sebelumnya menuai persoalan pro dan kontra. Bahkan, walaupun izin lingkungan sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap karena digugat namun tak berarti mencegah pengajuan ulang yang baru. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Planalogi dan Tata Kelola Lingkungan KLHK San Afri Awang, di Jakarta, Senin (31/10). “Namanya dimitigasi. Kalaupun sudah berkekuatan hukum tetap, masih ada jalan yang ditempuh yaitu mitigasi ulang terhadap apa yang jadi masalah,” ujar Awang. Hal tersebut dikemukakan Awang menanggapi polemik yang terjadi pada keberadaan pabrik Semen Indonesia, di Rembang, Jawa Tengah. Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) pada 5 Oktober lalu telah mengabulkan gugatan izin lingkungan yang dilakukan sekelompok warga penolak pembangunan pabrik Semen Indonesia. Menanggapi gugatan tersebut, Awang menuturkan, dokumen izin lingkungan sebelumnya sudah pasti dilakukan penilaian oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jawa Tengah. Tentu saja izin lingkungan, terkait keberadaan Semen Indonesia, diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah karena dianggap telah memenuhi kelayakan. “Ada namanya tim penilai Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Tim itu dari pusat dan daerah. Untuk kasus Semen Indonesia, tim penilainya dari BLHD Provinsi Jawa Tengah. Kalau dokumen Amdal layak, maka dikeluarkan izin lingkungan oleh Gubernur,” ucap Awang. Begitu juga nantinya, kata Awang, bila pengajuan izin lingkungan yang baru telah dilakukan, maka yang berwenang menetapkan pabrik Semen Indonesia dilanjutkan adalah pemerintah daerah setempat. Sedangkan kewenangan KLHK adalah pada pengawasan lingkungannya setelah pabrik Semen Indonesia beroperasi. Sementara itu Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno menyatakan, suara parlemen di DPR mendukung beroperasinya kembali pabrik PT Semen Indonesia di Rembang dengan melanjutkan upaya hukum agar sesuai rencana investasi. “Parlemen dalam hal ini memberikan dukungan politik agar pabrik PT Semen Indonesia di Rembang bisa beroperasi kembali. Untuk itulah kami dukung kepada PT. Semen Indonesia, khususnya dan Kementerian BUMN untuk melakukan upayakan hukum terbaik agar tetap bisa beroperasi sesuai rencana investasi,” kata Teguh Juwarno. Teguh mengatakan upaya hukum yang dimaksud dengan melakukan peninjauan kembali (PK) terhadap keputusan PK Mahkamah Agung (MA) yang baru saja diputuskan beberapa hari lalu. Pabrik Semen Indonesia diketahui telah merampungkan 95 persen proses pembangunannya di areal lahan seluas 55 hektar. Ditargetkan pabrik semen tersebut pada tahun 2017 telah dapat beroperasi. Pabrik Semen Indonesia diperkirakan menelan biaya investasi sebanyak Rp 4,5 triliun dan mampu beroperasi selama 130 tahun serta mayoritas sahamnya dimiliki Indonesia. Hotman Siregar/FMB Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu

Pos Terkait