KPK Apresiasi Putusan MK soal Penyidik

DetikSport Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan lembaga antikorupsi berhak untuk merekrut penyidiknya sendiri. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief menyatakan, putusan MK tersebut semakin menguatkan posisi KPK dalam menjalankan kerja pemberantasan korupsi. “KPK berterima kasih atas putusan ini, dan makin memperkuat posisi KPK selama ini,” kata Syarief saat dikonfirmasi, Rabu (9/11). Syarief berharap, dengan putusan MK ini tidak ada lagi tersangka korupsi yang menggugat status penyidik KPK. Status penyidik yang direkrut sendiri oleh KPK, berulang kali digugat tersangka korupsi melalui gugatan praperadilan. “Dengan adanya putusan ini tidak akan ada lagi kasus-kasus praperadilan yang mempertanyakan keabsahan penyidik-penyidik independen KPK,” kata Syarief. Diketahui, MK menolak permohonan pengacara senior OC Kaligis yang menjadi terpidana perkara suap kepada Majelis Hakim PTUN Medan. Kaligis yang kini tengah menjalani hukuman 10 tahun penjara itu mengajukan uji materi Pasal 45 Ayat (1) UU KPK. Dalam pasal ini disebutkan, penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Kaligis, pasal ini bertentangan dengan Pasal 6 KUHAP yang menyatakan, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Arief Hidayat saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta. MK berpendapat, permohonan Kaligis tidak beralasan menurut hukum. Pasal 45 Ayat (1) UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK tidak dapat ditafsirkan KPK hanya dapat merekrut penyidik dari kepolisian sebagaimana yang didalilkan Kaligis. MK menyatakan, praktik merekrut sendiri penyidik yang dilakukan oleh lembaga atau badan antikorupsi juga dilakukan di negara lain seperti di Hong Kong dan Singapura. Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong merekrut sendiri penyidiknya terlepas dari Kepolisian. Pola rekrutmen dan jenjang karier di ICAC Hong Kong berdasarkan keahlian dan kinerja, sedangkan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura, penyidiknya khusus dan dianggap sama dengan perwira polisi berpangkat inspektur ke atas, hal ini karena CPIB Singapura yang independen terlepas dari Kepolisian. Meski demikian, MK menilai, dalam merekrut penyidik, KPK tidak sepenuhnya bebas karena sistem rekrutmen penyidik yang dilakukan sendiri oleh KPK harus memperhatikan Pasal 24 Ayat (2) UU 30/2002 yang mensyaratkan seorang penyidik diangkat berdasarkan dengan keahliannya. Selain itu, dengan berlakunya UU ASN pelaksanaan rekrutmen harus mendasarkan pada ketentuan kepegawaian dalam UU ASN. Fana Suparman/FER Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu

Pos Terkait