Larang Minol, Pemerintah Berpotensi Kehilangan Pemasukan Rp 6 Triliun

DetikSport Jakarta – Wacana pelarangan minuman beralkohol (minol) yang saat ini tengah digulirkan, berpotensi mengurangi pemasukan pendapatan pemerintah hingga Rp 6 triliun pada tahun depan. Saat ini, kebijakan pelarangan tersebut telah masuk dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana mengaku, pihaknya terkejut dengan adanya upaya negara untuk mengatur pelarangan minuman berakohol. “Negara sepertinya mencampuradukkan antara masalah ekonomi dengan masalah sosial. Fenomena sosialnya adalah banyaknya korban jatuh akibat minuman oplosan. Minuman oplosan jauh berbeda dengan minuman alkohol resmi yang dapat dibeli di hotel atau supermarket,” kata dia dalam perbincangan bisnis yang diadakan di Restoran Salero Jumbo, Rabu (21/9). Danang menjelaskan, dalam penyusunan kebijakkan publik haruslah memiliki basis data yang kuat. Jika basis data salah maka akan menyebabkan kebijakkan yang tidak sesuai. Hal sosial dan hal pertumbuhan ekonomi tidak dapat dicampuradukkan. Danang meminta DPR dan pemerintah berhati-hati dalam membahas RUU minol di tengah ekonomi negara yang belum membaik. Sebab, cukai minol pada APBN 2017 dipatok Rp 6 triliun dan di tahun 2019 akan dipatok Rp 9 triliun. Jangan sampai ada pelarangan, karena dampaknya sangat luas. Baik produksi, distrubusi, konsumsi, tenaga kerja dan sebagainya sehingga tidak ada kepastian hukum. Itulah yang akan menjadi ancaman bagi investor. Ketua Panja RUU Larangan Minuman Beralkohol, Arwani Thomafi menegaskan, dalam perkembangannya, pembahasan RUU Minol di panja terdiri atas 4 cluster, yaitu larangan total terhadap minol seperti di Aceh; larangan dengan pengecualian; larangan tapi dalam kondisi tertentu diperbolehkan; dan tidak perlu ada larangan melainkan cukup dengan pengendalian atau pengaturan. Menurutnya, pengaturan minol dalam RUU ini adalah sebagai payung hukum. Sebab, ada Perda dan Pergub di masing-masing daerah yang berbeda dalam menyikapinya. Tapi kesimpulannya, ada pengaruh negatif minol di masyarakat, baik kesehatan maupun kriminalitas, sehingga perlu dicari titik temu dari pengaruh negatif tersebut. Selanjutnya, pelarangan dalam kondisi tertentu dinilai tidak menjamin adanya kepastian hukum. Karenanya, RUU itu berusaha meminimalisisasi dan itu tidak mengganggu kepentingan investasi, karena ada pasal-pasal pengecualian dan diperbolehkan untuk kepentingan ritual agama tertentu. Anggota Panja RUU Larangan Minuman Beralkohol DPR dari fraksi PPP, Achmad Mustaqim menjelaskan, jika berbicara mengenai kebutuhan dasar, pendekatan yang dilakukan oleh pihaknya adalah dari sisi filosofis, demografis, geografis, dan religius. Empat pendekatan ini menjadi bagian utama dalam konsep penyusunan awal RUU dari PPP. Menurut Achmad Mustaqim pemerintah mengusulkan pengendalian dan pengaturan minuman alkohol. Namun ada juga yang mengusulkan menggunakan judul dari pemerintah namun ada bab khusus. Dia menjelaskan, hingga saat ini pihaknya masih menerima berbagai masukkan dari seketariat panja ataupun pemerintah. Hal yang juga dipertimbangkan juga oleh panja adalah besarnya nilai import minuman berakohol pada tahun 2014 yang mencapai hampir sekitar US$ 24 juta, sementara ekspor bahan dasar hanya sekitar 8 juta dolar. Selain itu, tempat produksi minuman berakohol juga menjadi perhatian dari panja. Ditempat yang sama, Executive Committee Grup Industri Minuman Malt Indonesia (GIMMI), Ronny Titiheru menjelaskan, pihaknya mendukung sikap Pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan minuman beralkohol. Ronny melihat sebenarnya yang diperlukan saat ini adalah harmonisasi dari segala peraturan yang ada. Para pengusaha di sektor ini juga sudah mematuhi semua aturan yang ditetapkan di tingkat pusat, seperti pembatasan produksi, distribusi dan konsumsi. Namun Ronny Titiheru mengingatkan sebagai pengusaha yang diperlukan adalah adanya kepastian hukum. Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, Tutum Rahanta. Menurutnya, pengusaha ritel harus patuh terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah. Namun, Tutum Rahanta mengingatkan harus ada kejelasan mengenai pelarangan yang dimaksud. Bila itu adalah pelarangan total, maka industri minuman yang sudah berdiri sejak puluhan tahun dapat terkena dampaknya. Tutum Rahanta menjelaskan untuk beberapa wilayah tertentu minuman alkohol memang sudah tidak dijual, namun dirinya berharap hendaknya untuk wilayah seperti Bali janganlah terjadi pelarangan. Sementara menurut Anggota Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo, bila menyangkut hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dalam mengkonsumsi, maka itu berkaitan dengan informasi. “Jadi mengenai minuman berakohol, perlu dicantumkan kadar alkohol dan bila diperlukan adanya peringatan tambahan maka perlu dicantumkan juga. Sudaryatmo juga melihat seharusnya semangat dari undang-undang ini adalah pengaturan bukan pelarangan,” terang dia. Eva Fitriani/EVA Investor Daily

Sumber: BeritaSatu

Pos Terkait