Membedah Sepak Terjang Pembangunan Rumah Murah

DetikSport KOMITMEN pemerintah untuk menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menggebu-gebu. Sejumlah jurus telah dilontarkan. Bahkan, sejak 2015, pemerintah merogoh kocek lebih dalam dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Kami sangat serius dalam membangun satu juta rumah (per tahun). Namun, ini perlu waktu, jadi harus sabar,” kata Presiden Djoko Widodo, di sela pemancangan tiang pertama (ground breaking) rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (29/4). Saat itu, Presiden didampingi sejumlah pejabat terkait seperti Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selain itu, hadir pula para pemangku kepentingan perumahan seperti Direktur Utama BTN Maryono dan Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Edy Hussy. Bisa jadi itu adalah isyarat bahwa memenuhi kebutuhan dasar rakyat merupakan komitmen yang tidak bisa ditawar-tawar. Maklum, saat itu jumlah keluarga yang belum memiliki rumah menyentuh 13,5 juta. Betul, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Butuh partisipasi para pengembang properti. Kehadiran kalangan perbankan dan pelaku industri properti dalam pengguliran Program Sejuta Rumah di Semarang itu menyiratkan perlunya para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk bahu membahu. Bayangkan, berapa dana yang dibutuhkan untuk membangun satu juta rumah. Bila satu unit Rp 113 juta, untuk membangun satu juta rumah setidaknya dibutuhkan dana sekitar Rp 113 triliun. Luar biasa. Berapa dana yang dimiliki pemerintah untuk pembangunan rumah murah? Jauh dari itu. Tahun 2016, anggaran pembiayaan perumahan yang digulirkan lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tercatat sekitar Rp 12,4 triliun. Tahun depan, pemerintah meningkatkannya menjadi Rp 15,6 triliun. “Alokasi anggaran tersebut akan difokuskan pada subsidi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui suntikan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahaan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB),” papar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus, di Jakarta, baru-baru ini. Padahal, masih kata Maurin, dibutuhkan Rp 1.500 triliun untuk menangani backlog dan rumah tak layak huni yang saat ini ada. “Pemerintah tidak memiliki anggaran sebesar itu. Maka masalah perumahan itu menjadi tanggung jawab kita semua. Bagaimana kita menjalankan peran masing-masing secara maksimal,” katanya. Sekali lagi, betul bahwa pemerintah tidak bisa melenggang sendiri. Peran para pengembang properti amat penting. Merekalah yang membangun sekaligus mendistribusikannya kepada masyarakat. Tentu, perbankan menjadi perekat semua itu untuk menopang pembiayaan masyarakat yang ingin memiliki rumah. “Kami siap membantu pemerintah dalam membangun rumah murah, khususnya dalam membantu Program Sejuta Rumah,” ujar Eddy Hussy, ketua umum DPP REI, di Yogyakarta, belum lama ini. Edo Rusyanto/EDO Investor Daily

Sumber: BeritaSatu

Pos Terkait