Nilai Suap Ketua DPD “Lebih Murah” Dibanding Jaksa di Kejari Padang

DetikSport Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman, telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan kuota impor gula di Bulog tahun 2016. Irman diduga menerima suap untuk merekomendasikan agar Bulog memberikan kuota impor gula kepada CV Semesta Berjaya untuk wilayah Sumatera Barat (Sumbar). Atas rekomendasi tersebut, Irman diduga menerima suap sebesar Rp 100 juta dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto dan istrinya, Memi. Dengan nilai tersebut, suap yang diduga diterima Ketua DPD dua periode itu “lebih murah” dibandingkan suap yang diberikan Sutanto kepada jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, Farizal. Sutanto diduga memberikan uang suap sebesar Rp 365 juta kepada Farizal agar lolos dari perkara penjualan gula tanpa sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) yang menjeratnya sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Padang. Pengacara keluarga Irman, Tommy Singh, mengatakan pihaknya menilai janggal kasus yang menjerat kliennya. Menurutnya, uang sebesar Rp 100 juta yang diduga diterima Irman “tidak layak” untuk menyuap seorang ketua DPD. “Saya pikir, secara material kasus ini buat saya sedikit lucu. Angkanya kecil sekali. Bukan kelas Pak Irman-lah. Kalau segitu buat Senayan, tanda tanya,” kata Tommy di Jakarta, Minggu (18/9). Meski terbilang kecil bagi sekelas politisi Senayan, Irman diduga telah memperdagangkan pengaruhnya agar Bulog memberikan kuota impor gula kepada CV Semesta Berjaya. Sementara, Farizal yang menerima suap sebesar Rp 365 juta harus mengkhianati institusi Korps Adhyaksa dengan bertindak seolah-olah sebagai pengacara Sutanto. Farizal yang seharusnya mendakwa dan menuntut Sutanto justru menyiapkan eksepsi bagi terdakwa perkara penjualan gula tanpa sertifitat SNI. Bahkan, Farizal menyiapkan saksi-saksi yang menguntungkan Sutanto. KPK sendiri telah menetapkan Sutanto sebagai tersangka pemberi suap dan dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a, atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001. Sementara, Farizal ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b, atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Dugaan suap yang dilakukan Sutanto kepada Farizal, menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menangkap Irman di rumah dinasnya, di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (17/9) dini hari. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengatakan penangkapan terhadap Irman bermula dari penyelidikan KPK terhadap kasus dugaan suap terhadap jaksa Kejari Padang, Farizal, yang dilakukan oleh Sutanto untuk mengamankan perkara distribusi gula impor tanpa sertifikat SNI yang menjeratnya sebagai terdakwa. Dari perkembangan penyelidikan kasus itu, tim penyelidik mendapat informasi yang berhubungan dengan Irman Gusman. “Di dalam penyelidikan ternyata ada informasi baru yang didapat KPK dan mengantarkan sampai operasi tangkap tangan (Irman Gusman),” kata Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (17/9). Ketua KPK, Agus Rahardjo, menuturkan, OTT ini bermula saat Sutanto bersama istrinya Memi, dan adiknya WS datang ke rumah Irman sekitar pukul 22.15 WIB. Usai bertemu Irman, ketiganya terlihat keluar rumah sekitar pukul 00.30 WIB. Tim Satgas KPK kemudian mendatangi Sutanto, Memi dan WS yang masuk ke mobil yang diparkir di area rumah Irman. Setelah mengamankan ketiganya, KPK meminta ajudan Irman untuk masuk ke dalam rumah. “KPK meminta IG untuk menyerahkan bungkusan yang diduga merupakan pemberian XSS dan MMI ini,” tuturnya. Tim Satgas kemudian membawa Irman, Sutanto, Memi, dan WS ke Gedung KPK untuk diperiksa secara intensif. Dari pemeriksaan ini, KPK menetapkan Irman sebagai tersangka penerima suap terkait pengurusan kuota impor gula wilayah Sumatera Barat yang diberikan Bulog kepada CV Semesta Berjaya. Irman disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara, Sutanto dan Memi ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dan dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Fana Suparman/FER Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu

Pos Terkait