Pemerintah Lamban, Korban Pencemaran Montara Akan Mengadu ke DPR

DetikSport Kupang – Korban petaka tumpahan minyak Montara di Laut Timor pada 2009 mendesak DPR segera mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menyelesaikan kasus pencemaran Laut Timor yang tak kunjung usai. “Berbagai upaya sudah kami lakukan, namun tidak pernah mendapat respon dari pemerintah,” kata salah seorang korban pencemaran Laut Timor H Farren Mustafa yang juga Ketua Aliansi Nelayan Tradisional Laut Timor (Antralamor) di Kupang, Selasa (27/9). Untuk itu, kata dia, pihaknya mendesak parlemen Indonesia untuk segera mengadakan RDPU guna mencari jalan pemecahan dalam upaya mengakhiri kasus pencemaran yang masih jadi petaka bagi para nelayan dan petani rumput laut di Nusa Tenggara Timur (NTT). Lebih dari 13.000 petani rumput laut di wilayah Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Kupang telah melakukan gugatan class action kepada perusahaan pengelola anjungan minyak Montara, PTTEP Australasia di Pengadilan Federal Sydney di Australia pada 3 Agustus lalu, dan saat ini masih terus berproses. Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni yang mengadvokasi para petani rumput laut untuk melakukan gugatan class action tersebut mengatakan mendukung sepenuhnya desakan para korban pencemaran kepada DPR. “Pemerintah lamban dalam upaya penyelesaian kasus pencemaran Laut Timor,” kata mantan agen imigrasi Australia itu. Menurut Tanoni, pertemuan dengan DPR penting guna memacu percepatan penyelesaian kasus petaka tumpahan minyak Montara 2009 secara menyeluruh dan komprehensip. DPR sebagai representasi rakyat diharapkan bersinergi dengan pemerintah untuk tegas terhadap pencemaran yang ditutup-tutupi pihak tertentu bersama Pemerintah Australia. Adapun pihak-pihak yang dipandang perlu ikut serta dalam RDPU antara lain Menteri Perhubungan selaku Ketua Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, Menteri Luar Negeri, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Duta Besar Australia untuk Indonesia. “Kami berharap agar RDPU merupakan gabungan komisi di DPR-RI yakni Komisi V, Komisi I, Komisi III, Komisi IV, Komisi VII dan Komisi IX,” katanya. Heriyanto/HS Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu

Pos Terkait