Pengawasan Plt Kepala Daerah Diyakini Berjalan Efektif

DetikSport Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2017 digelar di 101 daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana yang maju dalam pilkada diwajibkan cuti selama masa kampanye. Cuti kepada gubernur dan wakil gubernur (wagub) diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo. Sedangkan cuti bupati, wakil bupati (wabup) serta wali kota dan wakil wali kota diberikan Mendagri melalui gubernur masing-masing. Dari 101 daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2017, disiapkan 40 Plt terdiri atas lima Plt gubernur, 26 Plt bupati dan sembilan Plt wali kota. Tjahjo mengatakan, lima Plt gubernur berasal dari eselon I Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). “Eselon I, pangkat tertinggi golongan IVE, sudah punya pengalaman. Kemudian track record baik selama ini,” kata Tjahjo di Kantor Kemdagri, Jakarta, Rabu (26/10). Tjahjo mengaku tidak ada kompetensi khusus menunjuk lima Plt. “Enggak ada. Saya sebagai menteri kan sudah pelajari rekam jejak semua,” ujarnya. Meski begitu, Tjahjo mengaku tidak mengenal Plt bupati dan wali kota. “Mayoritas saya enggak kenal. Saya hanya pelajari CV yang diajukan gubernur. Saya pelajari yang track record bagus, karier berjenjang,” ucapnya. Tjahjo optimistis pengawasan terhadap para Plt bupati dan wali kota dapat berlangsung efektif. “Ada Irjen Kemdagri, termasuk kami minta kepolisian, kejaksaan dan cyber pungli mencermati. Kan ada pengawas di bawah,” tegasnya. Dia menyatakan, sanksi tegas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak bersikap netral juga akan diberlakukan. “Kemarin pada Pilkada Serentak 2015 ada sekda (sekretaris daerah) yang kami kasih sanksi, kami dan Menpan sudah kompak. Kalau ada PNS yang salahgunakan jabatannya, dukung petahana, gunakan fasilitas negara untuk kepentingan itu akan kami sanksi. Sanksinya bisa dipecat,” ucapnya. Carlos KY Paath/FER Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu

Pos Terkait