Tanggalkan Pertimbangan Primordialisme dalam Memilih Pemimpin

DetikSport Jakarta – Masyarakat diingatkan untuk menanggalkan pertimbangan primordialisme, terutama sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam memilih pemimpin saat pilkada serentak 2017. Sejalan dengan semangat Sumpah Pemuda, nilai-nilai kebangsaan harus mendasari upaya mencari sosok pemimpin terbaik. Untuk itu, pertimbangan kapasitas, integritas, dan visi misi harus dikedepankan secara objektif. Elite politik, terutama tim pemenangan, juga diminta untuk tidak menggunakan isu SARA sebagai komoditas politik. Sebab, hal ini justru mengoyak rasa persatuan yang telah diikrarkan para pendiri bangsa melalui Sumpah Pemuda, 88 tahun silam. “Sejak awal, bangsa kita sudah dipayungi oleh Bhinneka Tunggal Ika, karena kita memang beragam dari berbagai latar belakang, suku, agama, ras, dan golongan. Ini merupakan anugerah yang luar biasa, yang tidak boleh dijadikan sebagai komoditas politik demi kepentingan kekuasaan semata,” ujar pakar politik dari LIPI, Siti Zuhro, di Jakarta, Jumat (28/10). Siti menilai di era demokrasi, keberagaman tersebut sudah ditata sedemikian rupa melalui keterwakilan, seperti adanya sistem multipartai untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dan perbedaan. Tidak hanya itu, berbagai ruang partisipasi juga dibuka di era demokrasi. “Dengan demikian, logikanya tidak perlu lagi pakai isu-isu SARA yang justru bisa menjadi sumber perpecahan. Jangan sampai demi memenangkan kompetisi demokrasi, isu-isu SARA dijadikan komoditas politik,” tandas dia. Karena itu, Siti menganjurkan adanya keteladanan dari para elite dan pemimpin politik untuk tidak menjadikan isu-isu SARA sebagai komoditas politik. Apalagi, sejarah bangsa Indonesia sarat dengan sejarah keteladanan para pemimpinnya. Senada dengan itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga berharap isu SARA tidak diembuskan saat pilkada. Momentum peringatan Sumpah Pemuda harus mendasari kampanye pilkada yang mengusung dan memperkuat pesat kebangsaan. Terkait hal itu, pengamat politik Yudi Latief menilai, banyak pihak yang mengeksploitasi primordialisme. “Yang mengkhawatirkan dalam konteks Pilgub Jakarta, mereka yang mengaku pilar-pilar pendukung Pancasila, ikut membantu dalam gelombang pabrikasi primordial. Ormas-ormas yang selama ini kita pandang sangat Pancasilais, justru ikut menjadi bagian dari kampanye primordialis. Itu harus kita cermati,” tandasnya. Secara terpisah, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas berharap masyarakat sadar dan tidak mau dipermainkan dengan isu SARA. Sebab, proses demokrasi yang benar adalah berdasarkan kapasitas dan integritasnya, sehingga mampu melahirkan pemimpin yang baik dan berkualitas. “Saya kira perlu ada gerakan untuk demokrasi yang sehat menjelang pilkada serentak 2017 mendatang. Gerakan demokrasi sehat itu juga harus mengedepankan gerakan menolak SARA sebagai masyarakat yang tidak terbeli oleh kekuatan manapun,” ungkapnya. Menurut Busyro, isu SARA yang sengaja diembuskan dengan tujuan mengalihkan perhatian masyarakat kepada salah satu kandidat, adalah cara kuno, yang saat ini sudah tidak laku lagi di wilayah-wilayah tertentu. “Rakyat harus sadar, proses demokrasi harus dikembalikan kepada hakikatnya yakni untuk memilih pemimpin, bukan karena kekuatan modal atau permainan tim suksesnya yang mengeksploitasi isu-isu SARA,” tegasnya. Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Muhadjir Darwin juga menyatakan bahwa pergerakan isu SARA sesungguhnya bisa dibaca arahnya, dan dijadikan alat untuk menyulut perpecahan. “Isu SARA ini adalah cara yang paling mudah untuk menjaring simpati, sebagai modal terbesar, maka agama dipakai sebagai sarana mencapai tujuan politik,” ujarnya. Karena itu, di masa tensi politik sedang menghangat, setiap orang terutama tokoh politik harus berhati-hati dalam menjaga sikap toleransi. “Sebab dalam hajatan demokrasi, masyarakat rata-rata ‘bersumbu pendek’, mudah terpancing oleh isu yang provokatif,” katanya. Perlu Keteladanan Sementara itu, mantan Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Muzadi tidak menampik jika SARA masih sering sengaja dijadikan isu politik seseorang atau kelompok tertentu dalam perebutan kursi kekuasaan. Hal itu lantaran isu SARA memiliki tingkat sensitivitas tinggi guna menggalang kebersamaan semu yang bersifat sesaat, guna meraih dukungan politik. “Penggunaan isu SARA itu tergolong (kampanye) murahan, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda yang diikrarkan 88 tahun silam,” ujar Hasyim. Dia mengingatkan, menyerang lawan politik lewat kampanye hitam dengan menebarkan isu SARA sangat tidak mencerminkan nilai-nilai agama. Guna mengurangi kerentanan dampak dari isu SARA itu sendiri, menurutnya, harus dimulai dari keteladanan masing-masing pimpinan komunitas politik. “Yang diatur negara adalah bagaimana ketika aspirasi-aspirasi itu masuk di ruang publik agar tidak menjadi benturan sosial,” tandas dia. Mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafi’i Maarif, mengingatkan bahwa penggunaan isu agama selamanya memberikan efek yang sangat berbahaya dan berdampak besar bagi keutuhan rakyat Indonesia. Sebab, isu agama sangat mudah disalahgunakan dan memancing emosi massa komunitasnya, sehingga akal sehat sering dikalahkan. “Bertarunglah dengan program, bukan sentimen SARA yang berbahaya, karena berdampak memecah belah persatuan dan kesatuan anak-anak bangsa serta NKRI,” ujarnya. Sedangkan, sosiolog Universitas Nasional Sigit Rochadi berpandangan, masih terus diusungnya isu SARA oleh kelompok tertentu, karena hanya isu itulah yang dapat digunakan untuk mempertahankan eksistensinya. Kelompok ini ingin memaksakan identitas mayoritas di atas segala-galanya dan minoritas harus tunduk pada mayoritas, jika perlu dengan kekerasan. Mereka pun menolak prinsip demokrasi jika minoritas memimpin mayoritas. “Jika kelompok ini punya kesempatan memimpin, maka akan meninggalkan identitas dan menghancurkan pluralitas seperti di Afghanistan,” jelasnya. Dia mengingatkan, pluralitas atau kebinekaan adalah pemberian Tuhan yang tidak bisa dihapus oleh siapapun dengan cara apapun. “Itulah ciri khas bangsa Indonesia. Indonesia hanya akan tetap bertahan jika pluralitas dihargai dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa yang plural secara kultural jauh lebih maju dibanding bangsa yang homogen,” tuturnya. Ia mencontohkan, negara-negara Timur Tengah yang lebih homogen, tidak mengalami dialektika, dan mudah terjerumus dalam kekerasan, karena phobia (kekhawatiran yang berlebihan) terhadap pluralisme. Demikian juga otoritarianisme hanya tumbuh subur dalam suatu bangsa yang homogen. Yustinus Paat/Carlos KY Paath/Fuska Sani Evani/Aries Sudiono/Ari Supriyanti Rikin/ALD Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu

Pos Terkait