Tolak Penetapan UMP, Buruh di Jatim Ancam Gelar Demo Lebih Besar

DetikSport Surabaya – Kalangan buruh yang merupakan gabungan dari 16 aliansi serikat pekerja di wilayah Jawa Timur (Jatim), menggelar aksi di sepanjang jalan depan kantor Gubernur, Senin (31/10). Elemen buruh tersebut, berjanji akan melanjutkan aksinya pada Selasa (1/11) besok, dengan jumlah massa yang lebih banyak. “Unjuk rasa besok lebih banyak pesertanya. Kalau hari ini, hanya melibatkan 1.000 buruh, tapi besok diharapkan bisa mencapai 10.000 hingga 15.000 buruh,” kata koordinator pengunjuk rasa, Yahman, di sela kegiatan demonstrasi. Menurut Yahman, aksi unjuk buruh ini dipicu kebijakan pemerintah yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). “Kami menolak UMP karena dengan begitu perusahaan bisa menjadikannya sebagai alternatif untuk tidak menerapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota,” tandasnya. Sementara itu, Gubernur Jatim, Soekarwo, menganggap aksi unjuk rasa yang digelar kalangan buruh tersebut, salah sasaran. “Harusnya, unjuk rasanya ke Jakarta karena kami ini hanya menerapkan aturan yang dibuat oleh pusat,” katanya. Menurut Soekarwo, penetapan UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan amanah dari peraturan pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Berdasarkan PP itu, daerah termasuk provinsi hanya tinggal menetapkan UMP dan UMK dengan formulasi yang telah ditetapkan dalam PP tersebut. Sedangkan sesuai PP 78, kata Soekrwo, UMP ditetapkan berdasarkan UMK terendah ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Maka, UMP yang diberlakukan nantinya akan berpatokan pada UMK Kabupaten Pacitan sebesar Rp1,283 juta ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,25 persen. “Dengan demikian, besaran UMP kemungkinan akan di kisaran Rp 1,5 juta,” kata Soekarwo. Begitu pula UMK juga akan ditetapkan berdasarkan UMK tahun berjalan ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, UMK untuk daerah ring satu seperti Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan dan Gresik berkisar Rp3,3 juta. Rumusan tersebut, kata Soekarwo, merupakan rumusan baku sehingga unjuk rasa menolak rumusan ini harusnya dilakukan di Kementerian Tenaga Kerja dan bukan di wilayah provinsi. Namun dia memastikan nanti yang berlaku untuk daerah ring satu UMK bukan UMP. “Jadi, buruh tidak perlu khawatir. UMP kami tetapkan karena ini amanat dari Peraturan Pemerintah,” ujarnya. Soekarwo menambahkan, UMP rencananya akan ditetapkan pada 1 November, sedangkan UMK akan ditetapkan pada 21 November 2016. Amrozi Amenan/FER Investor Daily

Sumber: BeritaSatu

Pos Terkait